FOTO BERSAMA: Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu foto bersama dengan pengurus lainnya. (ist)
MEDAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031.
Kepercayaan tersebut ditetapkan melalui Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sumatera Utara yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD HKTI Sumut dan DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (9/9/2026), sebagai bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus upaya memperkuat peran HKTI dalam memperjuangkan kepentingan petani dan pembangunan sektor pertanian di Sumatera Utara.
Gus Irawan terpilih kembali secara aklamasi setelah memperoleh kepercayaan dari peserta Musda yang merupakan utusan DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Selanjutnya, kepengurusan DPD HKTI Sumut periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan DPN HKTI, dilanjutkan pengucapan ikrar dan janji pengurus yang dipandu Ketua Harian II DPN HKTI Ir. Mulyono Makmur. Prosesi kemudian ditandai dengan penyerahan dan pengibaran Pataka HKTI sebagai simbol kesiapan pengurus menjalankan amanah organisasi hingga tingkat kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gus Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin HKTI Sumatera Utara.
Menurutnya, amanah tersebut bukan sekedar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan petani serta kemajuan sektor pertanian di Sumatera Utara.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memimpin HKTI Sumatera Utara periode 2026–2031. Amanah ini tentu akan kami jalankan bersama seluruh pengurus dan keluarga besar HKTI,” ujar Gus Irawan.
Ia menegaskan, sektor pertanian memiliki posisi yang sangat strategis bagi Sumatera Utara. Sebagian besar masyarakat di berbagai kabupaten masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dalam arti luas, termasuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Karena itu, menurut Gus Irawan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
“Memajukan pertanian pada akhirnya adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, HKTI harus mengambil peran nyata di tengah-tengah petani,” katanya.
Gus Irawan juga menegaskan kesiapan HKTI Sumatera Utara untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan pertanian, mulai dari produktivitas, akses pembiayaan, teknologi, pemasaran, hilirisasi hingga peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
Ia juga menyoroti sejumlah program hilirisasi komoditas pertanian yang tengah didorong pemerintah, termasuk kopi, kakao dan kelapa. Menurutnya, program tersebut menjadi peluang bagi HKTI untuk ikut memastikan petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari produk yang dihasilkan.
“Kami siap mendukung program pemerintah dalam memajukan pertanian di Sumatera Utara. HKTI akan terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar program-program pertanian dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi petani,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI H. Abdul Kadir Karding dalam arahannya via zoom menekankan pentingnya HKTI menjadi organisasi yang benar-benar hadir sebagai solusi bagi petani.
Ia menyampaikan sedikitnya lima agenda transformasi yang perlu diperkuat HKTI di seluruh tingkatan, yakni memperkuat organisasi petani, mempercepat regenerasi petani, memperkuat kelembagaan ekonomi, membuka akses pasar serta menjadikan HKTI sebagai fasilitator dan penghubung petani dengan pemerintah maupun berbagai pihak terkait.
Menurutnya, penguatan organisasi petani diperlukan agar petani memiliki daya tawar yang lebih baik. HKTI juga harus mendorong kaderisasi dan regenerasi karena rata-rata usia petani saat ini semakin tua.
“HKTI harus mendorong program-program yang mempersiapkan kader pertanian masa depan, baik melalui pertanian milenial, pertanian digital maupun pengembangan agribisnis,” pesannya.
Selain itu, HKTI didorong memperkuat kelembagaan ekonomi petani, termasuk koperasi dan pengembangan usaha, sekaligus membantu membuka akses pasar yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, HKTI diharapkan mampu menjadi jembatan antara petani, pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat ditangani secara bersama-sama.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan dukungan terhadap kepengurusan baru HKTI Sumut. Pesan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang disampaikan Wakil Gubernur Sumut H. Surya.
Pemprov Sumut menilai pertanian bukan hanya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, tetapi juga merupakan salah satu sektor utama yang menopang perekonomian daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, sektor pertanian menyumbang sekitar 25,89 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2,42 juta tenaga kerja atau sekitar 35,4 persen dari total tenaga kerja di provinsi tersebut.
Karena itu, kemajuan sektor pertanian dinilai memiliki hubungan erat dengan peningkatan produksi pangan, kesejahteraan keluarga petani, pertumbuhan ekonomi daerah dan stabilitas kehidupan masyarakat.
Wakil Gubernur Sumut berharap kepengurusan HKTI yang baru dapat menjalankan amanah dengan integritas, dedikasi dan komitmen, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pertanian Sumatera Utara.
Pemprov Sumut juga menekankan pentingnya inovasi, penguatan kelembagaan petani, pemanfaatan teknologi, keterlibatan generasi muda, kepastian pasar, akses pembiayaan dan hilirisasi produk pertanian.
“Keberhasilan pembangunan pertanian tidak mungkin dicapai pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan organisasi petani, kelompok masyarakat, dunia usaha, akademisi, generasi muda dan seluruh unsur masyarakat untuk bergerak bersama,” demikian pesan yang disampaikan.
Selain pelantikan DPD HKTI Sumatera Utara, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pengibaran Pataka HKTI dilakukan secara serentak sebagai simbol dimulainya kepengurusan baru di daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran DPN HKTI, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, sejumlah wakil kepala daerah kabupaten/kota, Sultan Deli Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam, Ketua DPC HKTI se-Sumatera Utara, serta jajaran pengurus dan undangan lainnya.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Sumatera Utara diharapkan semakin solid dan mampu memperluas perannya dalam memperjuangkan aspirasi petani, memperkuat ketahanan pangan, mendorong hilirisasi dan menciptakan ekosistem pertanian yang lebih maju, modern serta berkelanjutan.
Bagi Gus Irawan Pasaribu, amanah tersebut menjadi momentum untuk menjadikan HKTI bukan sekadar organisasi petani, tetapi sebagai wadah perjuangan dan kolaborasi untuk menghadirkan solusi nyata bagi petani di seluruh Sumatera Utara. (wil)
